PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM semakin meneguhkan posisinya sebagai BUMN yang memiliki tugas khusus pada pengembangan kapasitas usaha para pelaku UMKM yang menjadi nasabahnya. Hal ini dibuktikan dengan penambahan frekuensi pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang selama ini menjadi program unggulan PNM. PKU yang selama ini dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun di masing-masing Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), mulai tahun 2019 ini frekuensinya ditingkatkan menjadi 6 kali dalam 1 tahun. Dengan demikian, PNM menjadi satu-satunya lembaga keuangan non perbankan milik pemerintah yang selain menyalurkan permodalan usaha, juga sekaligus memberikan pembinaan dan pendampingan usaha bagi para nasabahnya.

PNM juga memberikan pembinaan kepada nasabah dengan pola klasterisasi/pengelompokan yang biasanya berlangsung selama 6 bulan berturut-turut. Klaster ini ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi nasabah, semisal klaster peternakan, bisnis, pertanian dan sebagainya, tergantung kebutuhan di wilayah tersebut. Pelatihan dan pendampingan dalam pola klaster ini meliputi berbagai aspek, di antaranya: keuangan, produksi, pemasaran, dan kelembagaan.

Selain menyalurkan permodalan bagi usaha mikro, PNM juga memberikan bantuan permodalan bagi kaum wanita dari kalangan ekonomi kurang mampu melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Dalam program Mekaar ini, peserta mendapat pembekalan keterampilan, seperti membuat kue kering, aksesoris, merajut dan sebagainya, yang dari penguasaan keterampilan itu hasil produknya bisa dipasarkan dan diharapkan bisa digunakan untuk membantu menambah penghasilan keluarga.

Dari program-program yang diberikan, keberadaan PNM tentu sangat strategis dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan kapasitas usaha para pelaku UMKM. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan tata kelola program yang bagus dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh PNM dalam pelaksanaan program PKU adalah belum adanya kurikulum atau modul pelatihan yang terstruktur dan terintegrasi. Sehingga terkesan materinya berdiri sendiri-sendiri, tidak berkesinambungan. Sangat disayangkan bila dalam pelaksanaannya yang 6 kali dalam setahun ada materi yang sama yang berulang diberikan. Padahal, dengan materi yang terstruktur, para nasabah yang rutin menghadiri kegiatan PKU dan bisa menerapkan ilmu yang didapat diharapkan bisa benar-benar meningkatkan kapasitas usahanya.

Kenyataan yang ada dalam pelaksanaan program PKU, tidak semua peserta fokus mempelajari materi yang diberikan. Kemungkinannya beragam. Mulai dari sekedar menghadiri undangan karena sudah mendapat penyaluran dana, tidak memahami materi yang diberikan, berharap mendapat doorprize dan sebagainya. Tapi di antara mereka ada yang benar-benar mengikuti materi dan merasa kurang dengan durasi materi yang biasanya hanya sekitar 1 jam. Bagi peserta yang benar-benar berminat untuk mendalami materi seperti ini, ada baiknya PNM memberikan kelas khusus di luar program PKU.

Di sisi lain, belum tersedianya database narasumber pemberi materi yang terstandarisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam hal ini PNM bisa bekerjasama dengan komunitas pebisnis atau pendamping UMKM dan melakukan Training of Trainers (ToT) untuk memberi pembekalan dan menyamakan visi mengenai PNM dan program-programnya. Sehingga pada saat memberikan materi dalam program-program PNM para narasumber ini sudah memiliki kesamaan pola penyampaian. Benefit yang didapat oleh PNM dengan melakukan ToT adalah mendapatkan database narasumber yang terstandarisasi sehingga pelaksana program PKU tinggal memilih narasumber dari daftar pemateri yang ada sesuai tema materi yang dibutuhkan.